Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan BBM dengan mengalihkan ke energi alternatif. Tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan fuel security of supply, tercapainya keseimbangan bauran energi (energy mix), dan menurunkan subsidi minyak tanah. Di sisi lain, cadangan minyak bumi di Indonesia kian menipis. Produksinya pun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, harga minyak bumi cenderung naik hingga pernah menyentuh level di atas US$100 per barel. Hal ini mengakibatkan beban subsidi untuk energi bisa membengkak. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus berupaya agar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak terlampaui. Sejumlah langkah strategis dilakukan. Salah satunya dengan mencari sumber energi alternatif sekaligus sebagai pengganti BBM. Maka, dengan kondisi menipisnya sumber daya minyak dan masih banyaknya sumber daya gas, tidak ada lagi istilah tawarmenawar untuk semakin fokus pada pemanfaatan gas bumi.

Dasar hukum yang menopang kebijakan pemanfaatan energi alternatif, seperti gas, sebagai pengganti minyak bumi bisa ditelusuri dari regulasi berikut ini:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi a. Pasal 3c yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. b. Pasal 8 ayat 2 bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaraan pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi PP ini sebagai implementasi dari UU

Nomor 22 Tahun 2001. PP Nomor 36 Tahun 2004 ini menegaskan lebih jauh tentang ketentuan peningkatan pemakaian gas dalam negeri.

  1. PP Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) PP ini memiliki makna mempercepat pelaksanaan penggunaan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Hal ini berarti mengurangi subsidi BBM, khususnya minyak tanah, yang digunakan oleh rumah tangga.
  2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri Sektor yang selama ini paling banyak menggunakan minyak bumi, tapi sebaliknya sangat sedikit memanfaatkan gas bumi adalah transportasi, rumah tangga, dan usaha atau pelanggan kecil. Data tahun 2005 menyatakan, penggunaan minyak bumi untuk rumah tangga mencapai 11,3 juta kiloliter (kl). Negara harus menyediakan subsidi yang makin besar terhadap ketiga sektor di atas bila tidak mengalihkan perhatian ke sumber energi lain di luar minyak bumi. Pasalnya, populasi manusia dan kendaraan bertambah tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pun menuntut ketersediaan sumber energi yang tidak sedikit. Belum lagi masalah lingkungan yang dihasilkan oleh sumber energi minyak bumi. Dalam KUBE 1998, rumusan visi pembangunan sektor energi (visi energi) adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang menghasilkan nilai tambah tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 Di dalam visi energi menurut KUBE, termuat tiga kata kunci:

 - Pembangunan yang berkelanjutan Hal ini berarti pemgembangan sumber daya energi harus berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memberikan menfaat yang merata sepanjang generasi.

 - Pendayagunaan sumber daya energi yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi Ini berarti pemanfaatan optimal dari seluruh sumber daya energi yang ada untuk menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya.

 - Kemakmuran rakyat Maksudnya, harus dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

Sementara itu, misi pengembangan gas bumi dari KEN 2003 adalah:

 - Pengelolaan gas bumi yang seimbang antara penggunaan gas bumi untuk domestik dan eskpor;

 - Memprioritaskan penggunaan gas bumi yang mempunyai nilai multiplier effect terbesar; dan

 - Pemanfaatan secara optimal sumber-sumber gas bumi yang tidak dapat diekspor (lapangan gas marginal).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang KEN hendak mendorong program konservasi energi. Perpres ini bertujuan untuk berusaha mewujudkan perubahan komposisi bauran energi dari kondisi saat ini. Komposisi bauran energi nasional menunjukkan sampai dengan saat ini masih didominasi oleh minyak bumi sebesar 49,7%. Selanjutnya adalah batubara 24,5%. Di belakangnya, gas bumi mengikuti dengan 20,1%. Berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2006, maka diharapkan pada tahun 2025 nanti komposisi bauran energi akan berubah. Batubara ditargetkan menjadi sumber energi terbesar dengan 33%. Pemanfaatan gas bumi akan diperbesar hingga 30%. Lalu, peranan minyak bumi akan diperkecil menjadi hanya 20%.

Salah satu langkah strategis Pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi adalah meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil. Program ini disebut jaringan gas untuk rumah tangga atau gas kota. Jaringan gas untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman, dan murah. Terkait hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dari Pemerintah melalui Perpres Nomor 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 serta melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Dalam hal ini, Kementerian ESDM mengemban amanat menyediakan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis kepada masyarakat. Program pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kotakota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.

 

Jaringan gas untuk rumah tangga menggunakan dana dari APBN. Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya keuntungan dalam pengelolaannya. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan daerahnya menjadi kota gas di masa mendatang. Pembangunan jaringan distribusi gas dibangun bertahap karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2007 lalu, Pemerintah–dengan melibatkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)–telah melakukan beberapa pre feasibility study dalam rangka menerapkan jaringan gas untuk rumah tangga. Setahun berselang, Pemerintah melakukan Uji Kelayakan Lingkungan UKL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), membuat Front End Engineering Design (FEED), dan Detail Engineering Design for Construction (DEDC) antara lain untuk Blora, Palembang, Bekasi, Depok, Surabaya, dan Medan. Kemudian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mendapatkan pasokan gas bumi sekaligus juga pemilihan lokasi tapping pipa. Koordinasi dilakukan juga dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa/kelurahan terpilih, pembuatan desain berupa FEED/DEDC, dan termasuk calon pelanggan. Tahap selanjutnya adalah konstruksi dan pengoperasian melalui pemilihan operator. Untuk satu ini, BUMD mendapatkan prioritas pengelolaan jaringan gas tersebut.

 

Jaringan gas untuk rumah tangga pertama kali dapat dinikmati masyarakat tanah air pada tahun 2009. Sejak tahun itu, jumlah masyarakat penerima program ini hampir 57.000 kepala keluarga, yaitu di Palembang (3.311 sambungan rumah), Surabaya (2.900 sambungan rumah), Sidoarjo (8.647 sambungan rumah), Depok (4.000 sambungan rumah), Tarakan (3.666 sambungan rumah), Bekasi (4.628 sambungan rumah), Bontang (3.960 sambungan rumah), Sengkang (4.172 sambungan rumah), rusun Jabodetabek (5.234 sambungan rumah), Prabumulih (4.650 sambungan rumah), Jambi (4.000 sambungan rumah), Bogor (4.000 sambungan rumah), dan Cirebon (4.000 sambungan rumah).

Aset jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh badan usaha sesuai dengan PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Pemanfaatan gas bumi sektor rumah tangga dapat menggantikan konsumsi bahan bakar minyakt. Dewasa ini, kebutuhan energi untuk rumah tangga umumnya digunakan pada berbagai peralatan, seperti untuk memasak,TV, lemari gas, pendingin ruangan, pemanas air, mesin cuci, lampu, radio, kipas angin dan sebagainya. Kebutuhan energi terseut umumnya dipasok oleh PLN untuk perangkat elektronik.

Go to top